SINDOTIME.COM–Kota Padang kini ditetapkan sebagai salah satu daerah uji coba tingkat nasional dalam upaya mempercepat transformasi digital pada sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Penunjukan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki kualitas data penerima sekaligus memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Agenda tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi perluasan program digitalisasi bansos yang berlangsung di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, pada Jumat (24/4).
Pertemuan ini melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemendagri melalui Dukcapil, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, serta Bank Indonesia.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengganti proses manual menjadi sistem otomatis. Lebih dari itu, langkah ini dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Ia menyoroti masih adanya persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan sistem yang lebih akurat, efisien, serta terbuka. Kota Padang dipilih karena dinilai memiliki kesiapan data yang baik serta komitmen kuat dalam mendukung program ini.
Salah satu elemen penting dalam implementasi program tersebut adalah pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alat verifikasi penerima bantuan. Saat ini, capaian aktivasi IKD di Kota Padang merupakan yang tertinggi di Sumatera Barat, yakni lebih dari 34 persen.
Selain itu, perekaman KTP elektronik di kota ini juga telah mencapai 99,16 persen, yang menjadi modal penting dalam mendukung validitas data.
