SINDOTIME.COM – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menegaskan dukungan penuh terhadap penerapan program Digital Bansos. Program nasional tersebut disiapkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial lewat pemanfaatan data kependudukan berbasis digital.
Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menyebut langkah ini sejalan dengan implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Melayani. Dalam pelaksanaannya, Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan dijadikan syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial.
“Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat. Penggunaan IKD memungkinkan verifikasi dilakukan secara real-time, sehingga risiko data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ances, Jumat (15/5).
Padang sendiri ditunjuk sebagai salah satu dari delapan daerah di Pulau Sumatera yang dipercaya menjalankan proyek percontohan program tersebut. Pada tahap ini, Disdukcapil Kota Padang berperan sebagai koordinator wilayah dalam memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Untuk mendukung proses implementasi, sebanyak 1.750 agen pendamping telah disiapkan hingga tingkat RT dan RW. Para pendamping itu bertugas membantu masyarakat melakukan aktivasi IKD agar proses integrasi data berjalan optimal.
Persiapan menuju pelaksanaan program sebenarnya telah dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama tim lintas kementerian di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Jumat (24/4). Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kominfo, hingga Bank Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menilai digitalisasi menjadi jawaban atas persoalan ketidaksesuaian data kemiskinan yang masih ditemukan di lapangan. Melalui sinergi lintas lembaga tersebut, pemerintah menargetkan program Digital Bansos dapat resmi diluncurkan pada Oktober 2026.(*/zoe)
