SINDOTIME.COM-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan seluruh sumber pendapatan yang dimiliki sekaligus memastikan belanja daerah diarahkan pada program-program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Muhidi saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumatera Barat, Senin (7/7), dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Muhidi mengatakan pembahasan RKUA-PPAS 2027 akan menjadi tahapan penting karena masih banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam, mulai dari proyeksi pendapatan, efektivitas belanja, hingga skema pembiayaan daerah.
“Banyak yang perlu didalami nantinya dalam pembahasan RKUA PPAS Tahun 2027, baik pada aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” kata Muhidi.
Ia menjelaskan, dari sisi pendapatan, pemerintah daerah dituntut meningkatkan kemampuan menggali potensi penerimaan agar kebutuhan anggaran pembangunan, termasuk pembiayaan penanganan bencana, dapat terpenuhi secara memadai. Sementara pada sisi belanja, setiap alokasi anggaran harus mempertimbangkan tingkat prioritas, efektivitas penggunaan dana, serta urgensi program agar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Menurut Muhidi, proses penyusunan kebijakan anggaran tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana. Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pembahasan secara cermat terhadap seluruh substansi yang termuat dalam dokumen RKUA-PPAS.
“Dari pengantar yang disampaikan, dapat dipahami bagaimana tantangan dan kondisi keuangan daerah tahun 2027 sehingga membutuhkan pendalaman terhadap materi dan muatan RKUA PPAS dengan serius dan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam nota pengantar RKUA-PPAS Tahun 2027 memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada tema strategis RKPD 2027, yakni akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama pembangunan daerah sekaligus sebagai respons terhadap dinamika ekonomi makro dan upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
“Tema RKPD tahun 2027 adalah akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial dan ketahanan pangan yang dijabarkan sebagai tiga pilar utama gerakan pembangunan daerah,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, pilar transformasi ekonomi akan difokuskan pada penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan BUMNag dan koperasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna meningkatkan daya saing daerah.
Pada pilar inklusi sosial, pemerintah menargetkan terciptanya kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dasar dan peluang ekonomi. Program ini juga mencakup peningkatan partisipasi perempuan serta kelompok rentan di dunia kerja, sekaligus memperluas akses terhadap sanitasi, air minum layak, dan perumahan yang memadai.
Adapun pilar ketahanan pangan diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan secara mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor primer.
Mahyeldi menegaskan, penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran Tahun 2027 akan menerapkan pendekatan money follows program, yakni memprioritaskan pendanaan bagi program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi risiko bencana dan mempercepat pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.
“Dalam penerapannya, alokasi anggaran dan rancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan anggaran mengikuti program dengan memberikan prioritas penuh kepada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara Tangguh,” tandasnya.(*/zoe)
