SINDOTIME.COM-Guna mencapai sasaran bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2029, Pemerintah Kota Padang terus bergerak memperkuat berbagai langkah penanganan yang ada. Salah satu upaya strategis yang kini difokuskan adalah peningkatan kemampuan bagi para operator ATS yang bertugas di seluruh 104 kelurahan yang ada di wilayah Kota Padang.
Pernyataan tekad tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang. Acara tersebut berlangsung pada Kamis (21/5) di Ruang Suhaimi, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.
“Penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Padang, Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, kami ingin pendidikan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat,” ujar Maigus Nasir.
Dalam kesempatan itu, Maigus juga memaparkan data perkembangan jumlah ATS di daerahnya. Angka terbaru mencatat terdapat 6.615 anak yang belum bersekolah, sebuah angka yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan catatan tahun sebelumnya yang menyentuh angka 7.178 anak.
Ia pun menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh keterlibatan aktif dari seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.
“Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Untuk itu, camat, lurah, hingga RT/RW diminta aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi anak,” imbuhnya.
Lebih jauh, Maigus mengingatkan para petugas operator bahwa tanggung jawab mereka tidak sekadar mencatat data saja. Mereka juga diharapkan mampu mengajak dan memberikan pemahaman kepada setiap keluarga agar anak-anak mereka tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Pendidikan harus tetap menjadi nomor satu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan seorang anak. Tugas kita adalah memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan,” tambah Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa berbagai bentuk intervensi terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Langkah yang diambil mencakup pemberian bantuan pendidikan, pendampingan urusan administrasi, hingga penyediaan akses pendidikan baik melalui jalur formal maupun nonformal.
Yopi juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika ada kendala yang menghalangi anak bersekolah, mengingat pemerintah siap memberikan solusi yang dibutuhkan.
“Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah,” terang Yopi.(*/zoe)
