Selama proses pembangunan berlangsung, pihak sekolah menerapkan sejumlah penyesuaian agar aktivitas pendidikan tidak terhenti. Pembelajaran diatur menggunakan sistem dua shift, disertai pelaksanaan pembelajaran daring secara bergantian bagi siswa kelas X dan XI.
Skema tersebut diterapkan untuk mengakomodasi keterbatasan ruang belajar selama proses perbaikan. Kini, setelah seluruh pekerjaan rampung, kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan secara normal di ruang-ruang kelas yang telah direvitalisasi.
Dukungan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan juga diberikan melalui pengadaan lima unit papan tulis digital atau smart board, satu unit laptop, serta tambahan buku-buku pelajaran untuk melengkapi koleksi perpustakaan sekolah.
Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada siswa yang terdampak bencana. Sebanyak 15 peserta didik yang rumahnya hanyut maupun mengalami kerusakan berat memperoleh bantuan perlengkapan sekolah dari kementerian terkait.
Bagian dari Pemulihan Pendidikan Pascabencana Sumatera
Penyelesaian revitalisasi SMAN 2 Batang Anai menjadi salah satu bentuk pemulihan sarana pendidikan setelah bencana. Program ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera periode 2026–2028, khususnya dalam mengembalikan fungsi layanan dasar dan infrastruktur pendidikan.
Penyesuaian konstruksi bangunan berdasarkan karakteristik wilayah juga mencerminkan penerapan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS). Pendekatan tersebut menekankan pentingnya membangun kembali fasilitas yang tidak hanya berfungsi seperti sebelumnya, tetapi juga lebih aman dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana.
Besarnya kebutuhan pemulihan sektor pendidikan turut tergambar dari data kerusakan akibat bencana yang terjadi pada November 2025. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa sebanyak 4.922 fasilitas pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan maupun hilang.
“Fasilitas pendidikan yang rusak ataupun hilang, totalnya 4.922,” kata Tito dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah dalam mengembalikan layanan pendidikan di wilayah terdampak. Karena itu, pemulihan fasilitas sekolah menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan materi rapat perkembangan PRR tertanggal 21 Oktober 2026, terdapat 33 kementerian/lembaga yang masuk dalam struktur pelaksanaan program nasional tersebut. Rinciannya, 23 instansi berperan sebagai pelaksana dan 10 lainnya bertindak sebagai pendukung.
