Oleh : DJOKO SETIJOWARNO
(Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat MTI)
SINDOTIME.COM-Sebagai salah satu megapolitan terbesar di Indonesia, kawasan Cekungan Bandung menghadapi ketimpangan besar antara masifnya laju urbanisasi dan daya dukung infrastruktur. Jarak spasial yang lebar antara kawasan hunian baru dan jangkauan transportasi massal akhirnya menjadi beban mobilitas harian bagi jutaan warganya
Masalah utama transportasi di Cekungan Bandung terletak pada kesenjangan antara pesatnya perkembangan kawasan dan lambatnya penyediaan sistem transportasi. Padahal, wilayah metropolitan yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang ini menampung populasi yang sangat besar, mencapai 8,86 juta jiwa.
Realitas di lapangan menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur; jalan-jalan akses menuju perumahan di Kota Bandung rata-rata sempit dan belum tersentuh rute angkutan resmi, sehingga layanan ojek pangkalan masih menjadi tumpuan utama mobilitas lokal.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (2024), menyebutkan kawasan Cekungan Bandung mencakup sebanyak 619 kawasan perumahan yang tersebar di lima wilayah administrasi. Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan konsentrasi perumahan terbanyak, yaitu mencapai 232 kawasan, diikuti oleh Kabupaten Sumedang dengan 206 kawasan.
Sementara itu, Kota Bandung memiliki 100 kawasan perumahan, Kabupaten Bandung Barat 74 kawasan, dan Kota Cimahi memiliki jumlah paling sedikit dengan 7 kawasan perumahan.
Mode share angkutan umum di Kota Bandung 13 persen, Kota Cimahi (15 persen), Kab. Bandung (20 persen), Kab Sumedang (55 persen) dan Kab. Bandung Barat (60 persen).
Jaringan BRT ( Bus Rapid Transit ) Cekungan Bandung dirancang secara komprehensif dengan total panjang layanan 684 km, jalur khusus sepanjang 21 km, serta didukung oleh 34 stasiun BRT dan 719 bus stop. Sistem ini nantinya akan mengoperasikan 478 unit bus listrik yang melayani 18 rute utama.
