Aksesibilitas makro ke mikro, seperti yang sempat dibahas pada data perumahan sebelumnya, mayoritas jalan akses menuju pemukiman (terutama di Kota Bandung) berukuran sempit dan tidak dirancang untuk dilewati kendaraan besar, sehingga menciptakan celah (gap) first-mile/last-mile yang lebar bagi masyarakat. Kondisi topografi berbukit, wlayah penyangga seperti Cekungan Bandung bagian utara (Lembang) atau bagian selatan memiliki topografi bergelombang dan menanjak, yang membutuhkan spesifikasi kendaraan umum khusus dan perencanaan rute yang lebih rumit.
Kedua, isu institusional dan fragmentasi regulasi ( governance ) . Jaringan Cekungan Bandung memotong 5 wilayah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan, pembagian porsi anggaran daerah (APBD), dan ego sektoral antar-pemerintah daerah sering kali memperlambat eksekusi proyek regional. Pengalihan wewenang operasional atau integrasi tarif antar-moda (misalnya penggabungan pengelolaan dari Trans Metro Pasundan/Metro Jabar Trans ke badan pengelola regional) membutuhkan waktu diplomasi birokrasi yang panjang.
Ketiga, aspek sosial dan resistensi sektor informal . Ada konflik kepentingan dengan angkutan umum eksisting. Kehadiran rute baru BRT atau feeder sering kali mendapat resistensi dari operator angkutan kota (angkot) konvensional dan ojek pangkalan (opang). Tantangan restrukturisasi rute dengan mengubah rute angkot agar beralih fungsi menjadi pengumpan ( feeder ) BRT, atau mengonversi kepemilikan angkot menjadi bagian dari konsorsium transportasi modern, memerlukan pendekatan sosial ekonomi yang sangat sensitif dan investasi waktu yang tidak sebentar.
Keempat, kendala finansial dan skema pendanaan . Tingginya biaya investasi awal, pengembangan moda ramah lingkungan (seperti rencana penggunaan 478 unit bus listrik) memerlukan investasi infrastruktur awal yang sangat besar, mulai dari pengadaan armada, pembangunan stasiun BRT, hingga penyediaan depo khusus dengan fasilitas pengisian daya ( charging station ).
Untuk menjaga tarif tetap terjangkau oleh masyarakat, operasional transportasi umum membutuhkan subsidi ( Public Service Obligation /PSO) yang berkelanjutan. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas sering kali membuat keberlanjutan subsidi ini rentan jika terjadi peralihan fokus politik lokal.
Kelima, budaya komuter dan persaingan dengan kendaraan pribadi. Kemudahan kepemilikan sepeda motor dan fleksibilitasnya dalam menembus kemacetan serta jalan-jalan sempit di Bandung membuat moda ini menjadi pesaing terberat transportasi publik.
