Untuk itu perlu dukungan dan kesiapan dari pemerintah daerah dalam integrasi transportasi umum. Kebijakan push policy , berupa (1) pembatasan kendaraan pribadi (pembatasan parkir/progresif, congestion impact atau ERP/ electronic road pricing , ganjil genap), (2) low emission zone (LEZ) di pusat kota dan pariwisata, menyontoh Kota Tua Jakarta (3) penerapan car free zone permanen atau jam tertentu dalam sehari, missal di Kawasan Braga.
Sedangkan kebijakan pull policy , seperti (1) integrasi angkot ke dalam sistem transportasi formal, seperti mikrotrans dengan standar operasi, tarif, dan rute yang terkordinasi; (2) sistem keanggotaan berbasis kartu atau aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan akses ke berbagai moda dengan satu akun tertentu, contoh integrasi UTK IPB dengan Bis Kita (Bogor), travelcard & oyster card (London)
Ketersediaan anggaran
Badan Perencanaan Pembangun Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengatur sharing anggaran pembiayaan operasional transportasi umum di wilayah Cekungan Bandung. Provinsi Jawa Barat (49 persen) sebesar Rp 77.157.248.299, Kota Bandung Rp 56.686.957.934 (36 persen), Kab. Bandung Rp 14.171.739.484 (9 persen), Kab. Bandung Barat Rp 4.723.913.161 (3 persen), Kota Cimahi Rp 3.149.275.441 (2 persen), dan Kab. Sumedang Rp 1.574.637.720 (1 persen).
Saat ini, Pemprov. Jawa Barat telah mengalokasikan Rp 119.781.290.658, Pemkot. Bandung Rp 56.686.957.934, Pemkab Bandung Rp 1.239.268.400 dan Kab, Bandung Barat Rp 4.723,913.161.
Tantangan yang kompleks
Berdasarkan karakteristik tata ruang, demografi, dan kondisi eksisting di lapangan, pengembangan transportasi umum massal, seperti proyek BRT maupun revitalisasi kereta komuter di wilayah Cekungan Bandung menghadapi tantangan yang cukup kompleks.
Hambatan dan kendala , pertama, karakteristik geometrik jalan dan topografi . Jalan yang sempit dan berliku, banyak koridor utama di wilayah perkotaan Bandung memiliki penampang jalan (right of way) yang sempit. Hal ini menyulitkan penyediaan jalur khusus ( dedicated lane ) untuk BRT tanpa memotong lajur kendaraan pribadi secara signifikan.
